Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri, meminta Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap adanya peningkatan kasus warga yang terpapar Influenza A.
Menurut Susi, peningkatan kasus tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Namun, masyarakat juga harus mendapatkan informasi yang akurat agar kewaspadaan terhadap Influenza A tidak berkembang menjadi kepanikan.
"Peningkatan beberapa kasus warga yang terkena Influenza A harus menjadi perhatian serius. Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat agar kewaspadaan tidak berubah menjadi kepanikan," kata Susi dalam keterangannya, Kamis, 8 Oktober 2026.
Susi menyebut Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan telah meningkatkan pemantauan terhadap penyakit yang memiliki gejala mirip influenza. Aktivitas di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk kunjungan ke instalasi gawat darurat (IGD), juga disebut mengalami peningkatan.
Namun demikian, Susi menilai data dari surveilans sentinel yang dimiliki Dinas Kesehatan belum dapat menggambarkan keseluruhan kasus Influenza A di Kota Bandung. Karena itu, ia mendorong penguatan sistem surveilans dan keterbukaan data mengenai perkembangan kasus Influenza A di Kota Bandung.
"Surveilans harus diperkuat dan data harus dibuka secara transparan. Pemerintah perlu memastikan pemantauan kasus tidak hanya dilakukan melalui satu titik sentinel, tetapi dapat menggambarkan perkembangan kasus di berbagai wilayah Kota Bandung," ujarnya.
Menurut Susi, data tersebut penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, apakah cukup dengan edukasi dan pencegahan atau membutuhkan kebijakan yang lebih luas.
Selain surveilans, Susi juga meminta Puskesmas diperkuat sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam menangani masyarakat yang mengalami gejala influenza. Ia menilai tidak semua warga yang mengalami gejala influenza harus langsung datang ke IGD rumah sakit.
"Masyarakat dengan gejala flu dapat memanfaatkan Puskesmas, klinik maupun dokter praktik mandiri," katanya.
Untuk itu, Susi meminta pemerintah memastikan Puskesmas memiliki tenaga kesehatan, obat-obatan, alat pemeriksaan, sistem rujukan, serta edukasi yang memadai. Hal tersebut dinilai penting agar peningkatan kasus influenza tidak menyebabkan rumah sakit mengalami beban pelayanan yang berlebihan. Selain fasilitas kesehatan, lingkungan sekolah juga menjadi perhatian Susi.
Menurutnya, anak-anak merupakan salah satu kelompok yang banyak melakukan aktivitas bersama di dalam ruangan sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penularan.
Susi mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan mitigasi dengan memberikan arahan kepada satuan pendidikan untuk menangani siswa yang mengalami gejala flu serta berkoordinasi dengan Puskesmas. Pembelajaran jarak jauh (PJJ), lanjutnya, dapat menjadi salah satu opsi apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan di sekolah tertentu. Namun, penerapan PJJ harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan tingkat risiko. "Pendekatan ini harus dilakukan secara terukur dan berbasis risiko, bukan dengan membuat seluruh sekolah panik atau menghentikan pembelajaran tanpa dasar epidemiologis yang jelas," ucapnya.
Susi juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan kembali perilaku hidup bersih dan sehat, terutama ketika mengalami gejala gangguan pernapasan. Masyarakat yang mengalami gejala flu diminta menggunakan masker, memeriksakan diri ke klinik, Puskesmas, atau dokter praktik mandiri, serta beristirahat di rumah dan menghindari aktivitas di luar jika kondisi tubuh tidak memungkinkan. Selain itu, masyarakat diminta mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak dekat ketika sedang sakit, serta menjaga kondisi tubuh agar proses pemulihan berjalan optimal.
"Kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh abai," tegas Susi.
Ia menilai pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa sistem kesehatan yang kuat tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi wabah besar. Menurutnya, kesiapsiagaan harus dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan pencegahan, surveilans, fasilitas kesehatan tingkat pertama, perlindungan kelompok rentan, dan keterbukaan informasi publik.
"Sebagai anggota DPRD Kota Bandung, saya akan terus mendorong agar kebijakan kesehatan Kota Bandung tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi juga semakin kuat pada pencegahan, surveilans, penguatan Puskesmas, perlindungan kelompok rentan dan keterbukaan informasi publik," pungkasnya.
